MetroIslam.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengancam akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Perppu Ormas telah disahkan menjadi undang-undang.Gugatan  itu disampaikan langsung oleh Juru bicara HTI, Ismail Yusanto pada Rabu 25 Oktober 2017.

Menanggapi gugatan Yusanto, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, HTI  tidak bisa mengguggat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ke MK, karena status organisasi tersebut sudah dibubarkan.

“Dia kan sudah bubar, sudah enggak punya legal standing,” tegas Jimly usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2017.

Meski demikian, Jimly menilai gugatan judicial review UU Ormas bisa saja dilakukan ormas lain selain HTI. Seperti apa proses gugatan dan hasilnya akan diserahkan sepenuhnya kepada MK.

“Kita tunggu saja apa putusan MK-nya,” ujar dia.

Menurut Jimly, HTI dan ormas lainnya hanya bisa menunggu putusan di MK setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Perppu tersebut menjadi undang-undang.

“Kita tunggu saja apa putusan MK nya,” ujar Jimly

Jimly menilai, sepanjang hal itu keputusan legislasi di DPR, Perppu yang sudah disahkan mayoritas anggota DPR menjadi UU harus dihormati, meski produk hukum tersebut dinilai kontroversi. Jimly menyarankan bagi pihak-pihak yang tidak puas secara politik bisa menggugat ke MK dengan menunjukkan pasal mana yang terbukti melanggar.

“Sampai sekarang ini masih sah dan konstitusional. Dan sebentar lagi presiden mengesahkan,” katanya.

Source: www.satuislam.org

Komentari artikel ini secara ilmiah dan berahlak

komentar